uu kepolisian no 2 tahun 2002. 1 . uu kepolisian no 2 tahun 2002

9 THN 1992 TTG KEIMIGRASIAN. Jenis. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). dan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia yang berlaku sejak tanggal 8 Januari 2002 sampai sekarang2. Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Bahwa rumusan Pasal 15 ayat (1) huruf a. 1945. Kepolisian Negara Republik Indonesia - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. , UU No. Undang-Undang No. UMUM. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia T. Fungsi kepolisian adalah “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan. NOMOR 2 TAHUN 2002. 2 Tahun 2003 Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia MATERI POKOK PERATURAN. sh. Undang undang no. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 3. 2 Tahun 2002, atau. 2 Tahun 2002, yaitu: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayananan kepada masyarakat. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan. Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban. PENDIDIK. Serta mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat peran dan fungsi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 (UU/2000/2) (2000) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Adanya Lembaga Kepolisian Nasional C. 2 Tahun 2002, ialah membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri, dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan. a. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. BAB II SUSUNAN KEPOLISIAN. Kewenangan Kepolisian Negara Rwpublik Indoensia, termuat dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI diantaranya adalah dalam Pasal 15 ayat (2) huruf E, dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang “Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. C. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG. Harga ORI BARU UU RI NO 2 TH 2002 & PERPEM RI TH 2010 TENANG. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan perubahaan nilaiA. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan. 3 tahun 1999 C. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Etika profesi kepolisian harus diinternalisasi oleh setiap anggota Polri sehingga tercipta. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani. UU nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah; Perkap nomor 23 tahun 2010 ttg Struktur Organisasi. UU No. UU No. Salah satu dasar dari UU Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 adalah ketetapan MPR tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor. Undang-undang (UU) ini menyatukan pembentukan kementerian/lembaga/badan/organisation yang bisa bernama kepolisian, serta mengatur. 2 Tahun. Tugas di Bidang Represif. 2/2002, yaitu pada bab V (pasal 31s/d 35) mengatur secara khusus mengenai Pembinaan Profesi´ (Polri). 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang merupakan sebuah tugas dan tanggung jawab Kepolisian untuk melakukan perlindungan HAM. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG. 2022 No. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2010. M. 900. Perwakilan. Dalam UU tersebut menyebutkan bahwa Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta memberikan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); MEMUTUSKAN: Memutuskan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN BIAYA PERJALANAN DINAS. Bukan hanya itu, lembaga kepolisian ini juga turut andil dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan definisinya dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. NI MATUL HUDA SH. 28 tahun 1997. Keberadaan PPNS ini juga tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. tersebut sejalan dengan amanah UU No. MH selaku pembimbing I. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tugas dan fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut UU No. Penjelasan terkait pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga dibahas dalam Undang-undang No. Beranda. MH Selaku pembimbing II. Kompolnas diatur dengan Perpres 17 tahun 2011 tentang Kompolnas. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. 2 Tahun 2002 Tentang KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Mengingat : Pasal 5 ayat 1, Pasal 20, Pasal 30 UUD 1945 TAP MPR No. Deskripsi: UU Kepolisian. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Silahkan download Peraturan Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2022 melalui link di bawah ini: Download PDF (237. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. umum. Pasal 31 ayat UU No. 2 TH 2021. Dasar Hukum POLRI dalam UU No. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Batasan diskresi Kepolisian berdasarkan Kepentingan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia mem ’peroleh amanat dari unda ’ng-undang selaku alat ne ’gara yang bertugas me ’ melihara kamtibmas, menegPasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai peraturan pemerintah tentang gaji dan hak-hak lainnya anggota Polri. Tahun 2002 Lulus S-2 Magister Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republikdalam Undang-undang No. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun. Komisi kepolisian indonesia didalam UU No 2 Tahun 2002 diatur didalam pasal . 2 Tahun 2002 Tentang KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Mengingat : Pasal 5 ayat 1, Pasal 20, Pasal 30 UUD 1945 TAP MPR No. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU. Pol. 01 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan,. Pengemban fungsi kepolisian yang membantu Polri melaksanakan fungsi Kepolisian adalah berdasar pada A. Ag. 2 tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan. 2 Tahun 2002dan Peraturan. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. 43. Hubungan antara UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Etika Kepolisian adalah bahwa etika kepolisian harus ada / menjiwai dalam setiap komponen pelaksanaan tugas Polri. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 1. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 9 tahun 1998, Pasal 13 1 Undang-undang No. Dasar Hukum POLRI dalam UU No. 2: Tahun: 2002: Tentang: KEPOLISIAN NEGARA RI: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 08 Januari 2002: Pejabat yang Menetapkan: MEGAWATI. Harga Undang-undang RI no 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Tipe Dokumen. 4. UU No. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar. 3. 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara 1Republik Indonesia, UU No. JAKARTA, HUMAS MKRI – Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri) yang diajukan oleh Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 8 ayat (1) Perkapolri 18/2015 mengatur. UU Nomor 2 Tahun 2002 secara eksplisit juga menyatakan bahwa kedudukan Polri berada di bawah Presiden. Ulasan Lengkap. VlI/MPR/2000, dan Pasal 5 ayat (1) UU No. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tugas dan fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut UU No. 13 UU no. Hasil Wawancara Penulis Dengan Anggota Sidang Komisi Kode Etik, MABES POLRI, (1) Undang–Undang No. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan mematuhi UU No 2 Tahun 2002 Pasal 15, kita dapat membantu kepolisian dalam menjalankan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU No. 2 of 2002 concerning the Police. Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat pada Pasal 2 UU No. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2 Tahun 2002 Tentang Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Didalam pasal 2 UU no. 2/2002 tentang POLRI pada dasarnya dimulai pada masa masa pemerintahn Gus Dur dengan dilanjutkan oleh Pemerintahan Presiden Megawati. 2 Tahun 2002. 1961 No. 32, dan 33 Undang-undang Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Nomor 2 tahun 2002 sehingga setiap Repubik Indonesia, dalam melaksanakan pejabat Kepolisian Negara Republik tugas yang telah dirinci dalam pasal 13 dan Indonesia akan mampu mengambil pasal 14. 2 Tahun 2002 tentang Polri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masayarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Lembaga ini kemudian dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian masuk dalam Program Prolegnas. 2 Tahun 2002, pasal e. TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PERANNYA SEBAGAI PENEGAK HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN Muhammad Arif Universitas Islam Kalimantan Jl. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, UU No. Login. UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 20. Search. 2 Tahun 2002 tersebut. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan weweang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2. Institusi kepolisian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. A. 2 Tahun 2002). Berikut ini adalah tugas, fungsi dan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas berdasar Perpres Nomor 17 Tahun 2011. Pasal 14 UU No. Dari Wikisource Indonesia, perpustakaan bebas berbahasa Indonesia. 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipii; Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, sebelum berlakunya uu no. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik . UU No. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum di Kepolisian Republik Indonesia disebut dengan Komisi Kode Etik profesi Polri yang diatur dalam pasal 61 dan 62 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. D. Dia merinci revisi terbatas UU 2/2002 dimaksud yakni terkait dengan norma yang mengatur pengawasan internal Polri yang dilakukan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Peraturan perundang‑undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang‑Undang ini berlaku adalah Undang‑Undang Nomor 28. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Mencabut : UU No. Jawaban: B 22. Aturan perihal kewenangan DPR ini tertuang dalam pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dilihat detikcom, Rabu (20/1/2021). TIPE DOKUMEN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 1 memberikan pengertian: “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undang”. 2003 No. 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI (Studi Di Polda Ntb) Untuk memenuhi sebagian persyaratan Untuk mencapai derajat S-1 pada Program Studi Ilmu Hukum Oleh : IKHSAN D1A 014 135 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM MATARAM 2018 . 2 Tahun 2002 juga dijelaskan dalam Ketetapan MPR No. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan/atau c. A. Abstrak/Ringkasan. Dalam UU No 2 tahun 2002 terdapat Eksekutif substansi baru perihal hal ikhwal kepolisian yaitu : 15. UU No. Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan. Menurut Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; PP RI No. Menurut Pasal 13 Undang-Undang No. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja No. kepolisian tidak hanya didasarkan pada Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi kebutuhan profesional, tetapi juga telah Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan diatur secara normatif dalam Undang- Kapolri No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Republik Indonesia, Polri sebagai pihak yang berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. 30 ayat (4) UUD 1945 yang isinya ^Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 disebutkan bahwa penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, sedangkan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi.